. Intelligence services ought to abandon the aged paradigm in being familiar with threats and shell out shut attention to new problems such as global terrorism.
Saat ini, pengawasan terhadap BIN masih di bawah Komisi I DPR RI, namun dinilai perlu adanya pemikiran untuk product pengawasan yang lebih memadai.
Kerahasiaan intelijen harus dipatuhi dengan masa retensi twenty five tahun, kecuali jika memang ada indikasi penyalahgunaan kewenangan intelijen, maka perlu diadakan evaluasi.
Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan unit-unit reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Together While using the LPNKs, other institutions are formed by Principles and Presidential Polices as impartial bodies. Theoretically, the difference between these impartial bodies and LPNK is The particular truth that they are coordinated beneath a specific ministry and specifically report back on the President, Even supposing this will not often be the situation in follow.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
’) or Twin-perform of Armed Forces of the Republic of Indonesia which was despatched in 1958 and later adopted while in the Soeharto administration. reformasi intelijen This concept is a way for ABRI to not be down below civilian Regulate, but simultaneously not to dominate ensuring that that it leads to staying a armed forces dictatorship.
Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai goal musuh, yaitu musuh jarak jauh (
. What should be worrying isn't the new rules promoted but the current absence of norms of democratic oversight around intelligence.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi trouble fixing malah asik menjadi problem using.